JAKARTA — Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang masih berlangsung.
Sekretaris Jenderal PP Perisai Syarikat Islam, Muhammad Nur Ohoitenan mengatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau harus menjadi momentum memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bukan menjadi ruang untuk kepentingan politik.
“Bencana adalah momentum memperkuat kepedulian dan kepemimpinan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu keadaan memburuk baru kita bergerak,” kata Muhammad Nur Ohoitenan Minggu (6/9/2026).
Berdasarkan laporan BNPB, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berlangsung sejak 4 September 2026 dan disertai suara gemuruh serta fenomena lava fountain. Sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional sejumlah bandara.
Muhammad Nur meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini, pemantauan aktivitas vulkanik, jalur evakuasi, serta komunikasi publik yang cepat dan akurat.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Koordinasi pemerintah pusat, daerah, BNPB-BPBD, PVMBG, TNI, Polri, Basarnas dan relawan harus berjalan efektif,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan perlindungan masyarakat pesisir Banten dan Lampung, termasuk edukasi kebencanaan, kesiapan jalur evakuasi, penyediaan masker, serta pemantauan sebaran abu vulkanik.
BNPB menyebut masyarakat diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif, mengurangi aktivitas di luar rumah jika sebaran abu meningkat, serta mengikuti informasi resmi pemerintah.
M. Nur mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kita tidak bisa menghentikan aktivitas gunung api, tetapi kita bisa mengurangi risikonya. Kesiapsiagaan, mitigasi dan kecepatan respons adalah kunci melindungi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, bencana tidak semestinya menjadi komoditas politik. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi momentum memperkuat solidaritas dan memastikan negara hadir melindungi rakyat.
“Jangan jadikan bencana sebagai arena politik. Jadikan bencana sebagai momentum memperbaiki sistem dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat,” pungkas Muhammad Nur.
