Jakarta – Penataan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi. Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kedaulatan Energi Sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional yang digelar Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bersama Senat Mahasiswa Universitas Paramadina di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Forum yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa itu membahas strategi memperkuat ketahanan energi nasional melalui reformasi kebijakan subsidi, penguatan investasi sektor migas, hingga peningkatan kapasitas energi domestik.
Dalam diskusi disampaikan, pemerintah tengah mengarahkan kebijakan subsidi energi berbasis tingkat kesejahteraan masyarakat agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan APBN, mengingat beban subsidi dan kompensasi energi mencapai hampir Rp400 triliun atau sekitar 10 persen dari total belanja negara. Dengan penyaluran yang lebih efektif, ruang fiskal diharapkan semakin sehat sehingga anggaran dapat dialokasikan bagi sektor-sektor prioritas lainnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, mengatakan reformasi subsidi perlu diikuti pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi secara menyeluruh.
Menurutnya, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
“Kami mengajak mahasiswa dan pemuda sebagai representasi kelas menengah untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional di tengah dinamika krisis global. Peningkatan lifting minyak nasional serta investasi pada infrastruktur pengolahan energi harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” kata Iwan.
Sementara itu, Policy Analyst Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Dr. Futu Faturay, menjelaskan subsidi energi berbasis harga masih bersifat regresif karena lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Berdasarkan data Susenas Maret 2025, penyaluran subsidi yang belum sepenuhnya berbasis penerima manfaat masih lebih banyak terserap rumah tangga pada kelompok ekonomi atas dibanding masyarakat yang paling membutuhkan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, S.E., M.Ec. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia yang dalam beberapa periode sempat menembus 100 dolar AS per barel memberikan tekanan terhadap APBN. Karena itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi beroktan tinggi dinilai sebagai kebijakan yang rasional untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan defisit anggaran.Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Evaluasi dan Monitoring Infrastruktur Migas, Dr. Ir. Anggawira, M.H., M.M., menambahkan tantangan kedaulatan energi semakin besar akibat dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan distribusi energi di kawasan Selat Hormuz. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal.
“Kedaulatan energi lahir ketika negara mampu memastikan energi tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kekuatan infrastruktur pengolahan, sistem distribusi yang andal, serta cadangan energi nasional yang memadai,” ujar Anggawira.
Selain itu, forum juga menyoroti upaya pemerintah memperkuat digitalisasi tata kelola energi melalui integrasi data distribusi dan pemantauan stok BBM nasional. Sistem tersebut diharapkan meningkatkan akurasi penyaluran subsidi, memperkuat pengawasan distribusi energi, dan mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang efisien serta berkelanjutan.
Melalui FGD ini, Kesatria Muda Respublika bersama Senat Mahasiswa Universitas Paramadina berharap lahir pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan mahasiswa mengenai keterkaitan antara kebijakan subsidi energi, ketahanan fiskal, pembangunan ekonomi, dan kedaulatan energi nasional. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang dialog yang mendorong lahirnya generasi muda yang kritis dan mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan bangsa.
